Dasar hukum terkait jasa penagih hutang oleh perbankan adalah sebagai berikut: Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mengatur tentang fungsi, tugas, dan wewenang OJK dalam pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan, termasuk penagihan hutang oleh perbankan. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK), yang memberikan perlindungan bagi konsumen dalam menghadapi praktek bisnis yang merugikan dan memberikan ketentuan mengenai t...

Layanan pengaduan pinjaman online Jika Anda memiliki keluhan atau masalah terkait dengan layanan pinjaman online, Anda dapat mengajukan pengaduan kepada penyedia layanan atau pihak yang berwenang. Berikut beberapa layanan pengaduan yang dapat Anda gunakan: Otoritas Jasa Keuangan (OJK): OJK adalah lembaga yang bertanggung jawab mengawasi dan mengatur kegiatan perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan lainnya di Indonesia, termasuk layanan pinjaman online. Anda dapat mengajukan pengaduan t...

Di Indonesia, penyedia layanan pinjaman online atau fintech lending diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Jika penyedia layanan pinjaman online melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh OJK, maka bisa dikenakan sanksi administratif dan pidana. Sanksi administratif yang dapat diberikan oleh OJK antara lain: Peringatan tertulis Pembatasan kegiatan usaha Pencabutan izin usaha Denda admin...