Dasar hukum sengketa tata usaha negara di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang ini mengatur tentang tata cara penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang meliputi pembentukan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan kebijakan, pelayanan publik, pengawasan dan evaluasi, serta penyelesaian sengketa administrasi.
Selain itu, dasar hukum lainnya yang mengatur sengketa tata usaha negara di Indonesia adalah:
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur tentang kewenangan, tata cara, dan prosedur penyelesaian sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur tentang hak warga negara untuk memperoleh informasi dari instansi pemerintah dan kewajiban instansi pemerintah untuk memberikan informasi publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang mengatur tentang standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, efektif, efisien, dan berkeadilan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur tentang tata cara penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah, termasuk penyelesaian sengketa tata usaha negara di daerah.
Demikianlah beberapa dasar hukum yang mengatur sengketa tata usaha negara di Indonesia. Warga negara atau badan hukum yang mengalami sengketa tata usaha negara dapat merujuk pada peraturan-peraturan tersebut untuk memperoleh perlindungan hukum yang sesuai dengan hak-hak mereka.
